Terkait Dugaan Tikus Berdasi, P2HPKH Dorong Kejari Selong Dipantau Ombudsman

52

KritisNews.com, Lombok Timur – Mencuatnya berita terkait 18 anggota DPRD Lombok Timur yang dilaporkan LSM Garuda ke Kejaksaan Negeri Selong pada Senin, 27 September 2021 kemarin membuat Paguyuban Pencari Hati, Penasihat dan Kepastian Hukum (P2HPKH) angkat suara.

“Banyak keluarga dan juga masyarakat yang mengapresiasi laporan tersebut, oleh sebab itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas dugaan tindakan wakil rakyat tersebut, kami ingin surat laporannya di tembuskan ke Ombudsman,”dorong Suhaimi, Devisi Hukum P2HPKH, Selasa (28/09/2021).

Dorongan tersebut disampaikan karena pihaknya khawatir kasus tersebut nantinya koyan ditelan penyakit – penyakit hukum sebagaimana berita terkait Kasus SPPD Fiktif yang juga sempat menghiasi media masa sekitar 3 bulan lalu.

“Jangan sampai hati masyarakat terluka karena dugaan – dugaan tersebut, ya harus ada kepastian tindaklanjutnya kedepan, harapan satu – satunya ya harus dipantau Ombudsman,” tegasnya.

Sebelumnya, Sebanyak 18 orang oknum anggota DPRD Lombok Timur dilaporkan ke Kejaksanaan Negeri Lombok Timur, Senin (27|9).

Laporan itu disampaikan Lembaga Garuda ke Kejaksaan Negeri Lotim yang diserahkan langsung oleh Direktur Lembaga  Garuda, M.Zaini kepada pihak kejaksaan.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini,18 oknum anggota DPRD Lotim tersebut diduga merugikan negara sampai sekitar Rp 1,58 Milyar.

Apa yang dilaporkannya juga merupakan hasil audit BPK RI dengan kasus dugaan yang laporkan adalah dugaan korupsi tahun anggaran 2020 lalu. (mz).