Paripurna Penyampaian Tiga Rancangan Ranperda

35

KritisNews.com, Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Laksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Tiga Rancangan Ranperda di ruang rapat Paripurna lantai satu Gedung Sekretariat DPRD Jalan Iman Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (31/03/2021).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Hasnidar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan didampingi juga oleh wakil l dan wakil ll.

Saat itu, Hasnidar mengutarakan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD KKA berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018, tentang perubahan atas permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya, dituangkan dalam Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sementara itu, Tiga Ranperda prioritas Program Prompemperda (Pembentukan Peraturan Daerah) tahun anggaran 2021 disampaikan langsung oleh Abdul Haris, SH. selaku Bupati KKA, diantaranya pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada masyarakat atau investor, Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, dan Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang desa.

Abdul Haris, SH menjelaskan, bahwa Pemerintah melakukan evaluasi perangkat daerah baru, pemekaran perangkat daerah dan penyesuaian nomenklatur dengan beberapa pertimbangan sesuai visi dan misi kepala daerah, guna membangun daerah secara optimal dan berkesinambungan.

“Perangkat daerah merupakan unit organisasi yang akan melaksanakan rencana pembangunan. Karena itu, harus mampu mengakomodir amanah yang diberikan pemerintah,” Papar Haris.

Lanjut Abdul Haris, SH. Lingkup kerja Pemda tercermin dalam tugas dan fungsi yang merupakan persentasi dari urusan yang Desentralisasikan disesuaikan dengan Undang – undang, Pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada beban kerja yang nampak dari bobot setiap urusan di kabupaten ini.

Terkait insentif, Abdul Haris, SH. Berharap ada kontribusi dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja lokal.

“Saya juga berharap Kepada investor agar bisa bermitra dengan usaha kecil mikro dan menengah serta koperasi dan industri dengan mengandalkan produksi dalam negeri dan Ranperda ini dapat diproses dengan tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga dapat mempermudah langkah kerja investor,” Tutup Abdul Haris. (Rohadi)