OPD Kunci Sukses Keberhasilan Nagari

148

KritisNews.com, Agam– Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kunci sukses keberhasilan Desa / Nagari dalam melaksanakan Tata kelola Nagari yang baik. Disamping adanya Tenaga Pendamping Profesional yang di perbantukan dalam pengawalan UU Desa, sebagaimana termaktub pada pasal 28 ayat (2) PP 43/2014 yang menjelaskan bahwa pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh OPD Kabupaten/ Kota dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping profesional.

Hal ini terbukti di Kabupaten Agam dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa profesional dengan OPD terkait, bahwa dari 82 Nagari yang ada di Kabupaten Agam sudah 81 Nagari yang telah melaksanakan Musyawarah Nagari (Musna) penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Nagari (RKPN) tahun 2018, dan begitu juga dengan realisasi Dana Desa tahap I 60% tahun 2017 sudah terealisasi untuk 80 Nagari, dan rencananya dalam waktu dekat akan melaksanakan pengajuan tahap II 40%, Artinya apa, kesuksesan tata kelola Nagari yang baik terletak pada kejelian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) beserta jajarannya dalam menela’ah Regulasi yang ada, baik dari Pusat maupun regulasi Daerah.

Untuk meminimalisir permasalahan di nagari serta membantu Nagari dalam proses penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari untuk tahun 2018.

Kepala DPMN Kabupaten Agam Rahmad Lasmono ketika ditemui diruang kerjanya menyampaikan, pada tahun 2018 ia dari DPMN mencoba membantu Pemerintahan Nagari dalam penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari dalam bentuk Aplikasi sistem E-Planning.

“Dengan adanya E-planning ini harapan kita tidak ada lagi nagari terlambat dalam penyusunan APB Nagari untuk tahun 2018, karena hal ini selalu jadi alasan bagi pemerintahan Nagari dalam proses penyusunan APBN nagari, sehingga berdampak pada terlambatnya pengajuan pencairan Dana, ujar Rahmad beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu juga Rahmad Lasmono menyampaikan, sebelum aplikasi di launchingkan ke pemerintahan Nagari, terlebih dahulu pihaknya mensosialisasikan kepada pendamping profesional P3MD.

“Karna nantinya teman-teman ini yang akan mengawal dan membantu Nagari dalam mengimplementasikannya. Disamping pendamping profesional juga kita sosialisasikan kepada Camat dan Pemerintahan Nagari,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan nagari yang baik tidak selalu kegagalan itu adanya pada pendamping profesional atau pendamping desa, tapi kegagalan itu sering terjadi karena OPD tidak memahami dan lemah dalam mengimplementasikan regulasi yang ada, baik itu regulasi dari pusat maupun dari Daerah. Ditambah dengan pemerintahan Nagari tidak terbiasa dengan banyaknya regulasi yang harus dipahami terkait pengelolaan dana desa.

Pendamping profesional bertugas, disamping mendampingi nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tugasnya juga mengawal regulasi yang ada, mulai dari UU Desa sampai dengan regulasi dan kebijakan daerah. Disini pendamping tidak punya kekuatan atau daya, pendamping hanya mendampingi, mengarahkan dan menjelaskan sesuai dengan rambu rambu yang ada dan selanjutnya tergantung kepada yang di dampingi. (Alsri)

BAGIKAN