DPRD Kabupaten Anambas Gelar Rapat Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

36

KritisNews.com, Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019. Di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Anambas, lantai I, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan. Selasa (09/06/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar, membuka sidang paripurna tersebut. Berdasarkan undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 320 ayat 1 Kepala daerah menyampaikan rancangan perda (ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dengan lampiran laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berkahir.

“Pada kesempatan itu pihak DPRD memberi paresiasi kepada pemerintah daerah dan jajaran yang mana telah awal menyampaikan sebagai mana amanat Undang – undang meskipun ditengah pademi covid – 19 yang sedang melanda negara kita, Kepala daerah sangat fokus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Hasnidar saat membuka rapat tersebut.

Berpedoman peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pemebentukan peroduk hukum daerah menyimpulkan bahwa rancangan tunda sebelum dilakukan pembahan tingkat kedua terlebih dahulu disampikan dalam rapat paripurna dalam pembicaraan tingkat satu yang disertai penjelasan oleh Kepala Daerah dan sebaliknya rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD diawali dengan dengan penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan Bakuperda atau pimpinanan panitia khusus rapat paripurna.

Selain itu sambutan, Abdul Haris, SH. Selaku Bupati Kabupaten Anambas, memaparkan, Rancangan peraturan daerah tentang Tanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungajawaban pelaksnaan APBD tahun anggaran 2019 kepada DPRD merupakan kewajiban Konstitusional yang harus dipenuhi oleh Kepala daerah paling lambat 6 Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 telah diubah dengan peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

“Kami sampaikan Bahwa campain kinerja pemerintah pada tahun 2019 masih dalam konteks dasar pelaksanaan agenda dan program pembangunan yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021,” papar dia

Arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Anambas pada Tahun 2019 merupakan produk bersama DPRD dan pemerintah daerah yang dibangun atas komitmen bersama dengan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2019 merupakan Tahun ke lima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengimplementasikan penerapan Akuntansi Berbasis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang diamantkan perturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah. materi rancanagan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan dan disajikan kepada DPRD adalah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah Berbasis Akrual meliputi 7 komponen utama yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, lapiran operasional, laporan arus kas, laporan perubahan akuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 berdasarkan Audit BPK RI atas LKPD pemerintah Kabupaten Anambas 2019.

Subtansi rancangan peraturan daerah tentang tanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019, perlu kami beritahukan bahwasanya, rancangan perturan daetah tentang tanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Melauli surat Bupati Kabupaten Anambas nomor subtansi rancangan P 490/Kdh.KKA.900/06.2020 Tanggal 5 Juni 2020 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan Tanggal 8 Juni 2020.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai hasil Ausit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia( BPK – RI).

Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar
Rp.1.211.349.156.455,20 (satu triliun dua ratus sebelas miliyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah koma dua puluh sen) sampai dengan tera tahun anggaran 2019 Teralisasi sebesar terakhir Rp. 1.121.205.421.730,97 (Satu terliun saratus dua puluh satu milyar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah koma sembilan sen) atau 92,56 %.

Pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD) dianggarkan sebesar
Rp. 42.966.598.128,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluj delapan rupiah)
samapai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 36.560.321.314,96 atau 85,09 %.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah di anggarkan sebesar Rp. 19.151.855.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 16.913.698.911,36 atau 88,31 %.

Pendapatan retribusi daerah dainggarkan sebesar Rp. 5.035.952.375,00. sampai dengan akhir tahun anggran 2019 terealisasi Rp. 4.998.895.282,00 . atau 99,26 %.
Pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp.1.934.686.786,00 . sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.1.451.789.587,00. atau 75,04 %.

Dan lain- lain PAD yang sah dianggarkan sebsar Rp.16.844.103.967,00 sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar RPp. 13.195.937.534,60. atau 78,34 %.

Pendapatan tranfer dianggarkan sebesar Rp. 1.149.582.158.327,20. sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.073.857.267.761,00. atau 93,41 %.

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana bagi hasil bukan pajak atau sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi khusus) sia anggarkan sebesar Rp.1.060.133.627.531,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 teealisasi sebesar Rp.985.056.008.411,00. atau 92,92 %

Taransfer pemerintah pusat- lainya (Dana Desa) dia anggarkan sebesar Rp.51.179.675.000,00. sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.51.179.675.000,00. atau 100 %.

Taransfer pemerintah provinsi (Bea balek nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok) di anggarkan sebesar Rp. 38.268.855.796,20. sampai dengan akhor tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp.37.621.584.350,00. atau 98,31 %.

Bantuan Keuangan (Pemerintah Daerah Provinsi) dia anggarkan sebesar Rp.8.000.000.000,00. sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebsar Rp. 0,00. Lain – lain pendapatan daerah yang sah (pendapatan hibah Dana Bos) di anggarkan sebesar Rp.10.800.400.000,00. sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar RP10.787.832.655,01 atau 99,88 %.

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.217.390.533.695,62. sampai dengan akhir tahun 209 terealisasi sebesar Rp.1.063.531.487.520,99. atau 87,36 %.

Belanja Daerah terdiri dari, Belanja operasional dianggarkan sebesar Rp. 782.871.854.222,80. sampai dengan dengan akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 700.728.249.520,23. atau 89,51 %.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 433.929.711.472,82. sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 362.803.238.000,76. atau 83,61 %.

Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp.588.968.000,00. sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp.0,00.

Transfer (Bantuan Keuangan ke Desa) sebesar Rp. 51.179.675.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 51.179.675.000,00. atau 100 %.
Tansfer Bantuan Keuangan Desa Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar
Rp. 57.221.052.240,42. sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.57.489.127.236,42. atau 100,47 %.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp.57.721.052.240,42. sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 57.989.127.236,42. atau100,46 %.

Penegeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00. sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.500.000.000,00. atau 100 %.

Sisa lebih anggaran (SILPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 63.983.386.446,40 (enam puluh tiga meliyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh sen).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Bdan pmeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Kepulauan Riau terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabuapten Kepulauan Anambas Tahun anggaran 2019 dimana pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas masih dapat memertahankan atas opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

“Saya sampaikan disini bahwa dengan keterbatasan waktu yang ada, pembahasan rancangan pertauran daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 harus segera kita laksanakan bersama untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan daerah tentang pertanggjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019. Oleh sebab itu, perlu saya ingatkan, maka akan berimplikasi terhadap penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2019 karen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan pertauran daerah merupakan salah satu lampiran rancangan peraturan daerah tentang peubahan APBD Tahun 2019,” ucap Abdul Haris

Berdasarkan Surat menteri dalam negeri nomor 903/3093/SJ tanggal 8 Mei 2020 perihal pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah dan penyampaian tanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dimana disampaikan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tantang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri LKPD yang telah diperiksa (Audite) BPK RI paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya dibahas bersmaa untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai pedoman informasi bersama bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan paling lama 3 hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lama 15 hari terhitung sejak rancangan perda tersebut diterim dan selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti paling lama 7 hari.

“Saya berharap dengan penuh kearifan dan komitmen kita bersama, agar segera melaksanakan pembahasan untuk menyempurnaan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban dengan baik dan benar dan tepat waktu serta berkualitas,” papar
Haris

Acara dihadiri, 11 (sebelas) orang anggota DPRD Kabupaten Anambas, Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas, OPD, Forkopimda, Parpol, Ormas, Camat Siantan, Lurah Tarempa.

(Rohadi).