Di Duga Bantuan Kartu Sembako Tidak Tepat Sasaran

26

KritisNews.Com, Sambas – Bantuan untuk orang yang kurang mampu sudah berjalan sangat lama di wilayah Indonesia ini, dan hal ini merupakan salah satu program Pemerintah guna mengentaskan kemiskinan. Khususnya wilayah kecamatan Paloh kabuppaten Sambas masih ada dugaan sistem dan mekanisme dalam penyaluran bantuan ini tidak tepat sasaran.

Salah satu Desa yang ada diwilayah kecamatan paloh yaitu Desa Tanah hitam terjadi dugaan sistem dan mekanisme penyaluran bantuan sembako ditahun 2019 ini masih belum tepat sasaran, sebagaimana disampaikan salah satu stokholder yang ada di Desa tersebut RT 2 RW 2 dusun sinar medan bapak Amat (long Amat) kepada media ini “saya sangat kecewa dengan adanya sistem penyerahan bantuan melalui kartu yang telah di sampaikan kepada masyarakat Desa Tanah hitam, karena di wilayah RT saya ada dua (2) orang warga saya yang sebelumnya dapat bantuan beras dalam Dua kali penyaluran di awal tahun 2019 ini… sementara bantuan sembako (beras dan telur) melalui kartu tidak lagi didapatkan nya”.

Dengan alasan dua orang warga saya tersebut tidak ada data namanya dalam daftar yang didapat dari Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa(DINSOSPMD) Kabupaten Sambas,Padahal data dua orang nama warga saya ini sudah disahkan di tingkat Desa melalui musyawarah desa yang telah kami laksanakan di kantor desa.”ujar long Amat

hal ini sangat membuat saya merasa beban terhadap warga saya yang sebelumnya mendapatkan bantuan tersebut,”lanjutnya, maka dari itu saya mengharapkan kepada Pemerintah daerah (Dinas Sosial) yang menangani masalah bantuan ini untuk dapat segera turun di Desa tanah hitam agar mengecek secara lansung terhadap warga-warga yang patut dan tidaknya menerima bantuan tersebut.

Ketua Rt.02 Rw.02 Pak Amat (Long Amat)

“Saya selaku RT 2 RW 2, siap untuk menunjukan secara lansung kepada warga-warga yang sepatutnya berhak menerima bantuan tersebut”.tegasnya.

Mengarah apa yang disampaikan warga desa tanah hitam tersebut, perlunya penyempurnaan data-data yang lebih akurat lagi bagi Pemerintah tingkat kabupaten (Dinsos PMD yang membidangi) harus lebih real untuk melakukan pendataan-pendataan terhadap penerima bantuan, agar tidak menimbulkan opini publik tentang hal ini,agar tidak lagi terjadi sistem penyaluran bantuan yang asal-asalan”.Harapnya.

Sumber:Abdul Halim
Pewarta/Editor:Ledy